Simbol Keteladanan Polri : Alm Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santosa

Nama Panggilan: Hoegeng

Nama Lengkap: Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santosa

Lahir: Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921

Meninggal:Jakarta, 14 Juli 2004
Isteri:Marie Roselina
Anak:Reni Soeryanti, Aditya Soetanto dan Sri Pamujining Rahayu
Ayah:Sukarjo Karjohatmojo

Penghargaan:
Menerima 18 tanda jasa, antara lain, Bintang (BT) Gerilya, BT Dharma, BT Bhayangkara, BT Kartika Eka Paksi Tingkat I, BT Jasasena, Swa Buawa, Panglima Setya Kota, Sapta Marga, Prasetya Pancawarsa, Satya Dasawarasa, Yana Utama, Penegak dan Ksatria Tamtama


Hoegeng Imam Santoso (1921-2004)
Simbol Keteladanan Polri


Mantan Kapolri dan penganjur pertama pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor, ini dikenal bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dia simbol keteladanan dan kejujuran Polri. Jenderal Polisi (Purn) lulusan pertama Akademi Kepolisian (1952), kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921, ini meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Rabu 14 Juli 2004 pukul 00.30 WIB. 


Di tengah terjadinya krisis kepercayaan kepada Polri dan birokrasi, ia tampil sebagai seorang yang pantas dipercaya. Sampai-sampai ada guyonan di masyarakat bahwa hanya ada dua polisi yang tidak bisa disuap, yaitu Hoegeng dan polisi tidur.


Ia memang seorang pejabat (polisi) yang senantiasa hidup jujur dan bersahaja. Ia pantas diteladani. Ia simbol kejujuran dan keteladanan bukan hanya bagi kepolisian dan seluruh jajaran birokrasi, tetapi juga bagi segenap lapisan masyarakat.


Semasa menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dia pernah membongkar kasus penyelundupan mobil mewah. Dia pula orang pertama mencetuskan dan menganjurkan memakai helm bagi pengendara sepeda motor, serta menganjurkan kaki mengangkang bagi pembonceng sepeda motor. Ketika itu, dia banyak mendapat kritik. Walau kemudian, setelah ia pensiun, anjurannya berbuah dimana pengendara sepeda motor menjadi sadar betapa pentingnya memakai helm.


Dia seorang yang jujur dan konsisten dalam melakukan kewajibannya sebagai polisi (kapolri). Namun ironisnya, akibat kejujuran dan keteguhannya melaksanakan tugas, dia malah diberhentikan oleh Presiden Soeharto dari jabatan Kapolri sebelum selesai masa jabatan yang seharusnya tiga tahun.

Bermula dari rencananya untuk menangkap seorang penyelundup besar, yang buktinya di Mabes Polri sudah cukup untuk ditahan. Namun karena si penyelundup itu disebut-sebut dekat dengan Cendana, maka ia ingin lebih dahulu melaporkan penangkapan tersebut kepada Presiden Soeharto. Lalu, ketika sampai di Cendana, ia kaget karena si penyeludup itu tengah berbincang- bincang dengan Soeharto. Sejak saat itu, ia sangat sulit mempercayai Presiden Soeharto.

Dia merasa, hal itulah yang mempercepat pemberhentiannya sebagai Kapolri. Walaupun alasan yang dikemukakan oleh Soeharto adalah untuk regenerasi. Alasan yang dibuat-buat. Sebab ketika dia menanyakan siapa penggantinya, Soeharto menyebut Mohammad Hassan, yang ternyata berusia lebih tua darinya.


Dia seorang polisi yang jujur dan bersih dari korupsi. Terbukti, memasuki masa pensiun, ia tidak punya simpanan apa pun. Untunglah para kerabatnya menghadiahinya rumah dan mobil, tanpa diminta. Saat memasuki pensiun itu, ia pun ditawari menjadi duta besar di Belgia, namun ditolak karena merasa tidak cocok, dan lebih suka tinggal di negeri sendiri.


Namun banyak orang beranggapan alasan sesungguhnya pelarangan itu adalah karena sejak Juni 1978, Hoegeng bergabung dalam Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB) yang didirikan atas inisiatif AH Nasution dan Proklamator Mohammad Hatta sebagai penasihat. LKB itu bertujuan melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintahan secara konstitusional.

Ia pun terpaksa meninggalkan hobi menyanyi itu. Kemudian sejak Mei 1980, ia bergabung dalam kelompok lima puluh warga negara RI, antara lain Mohammad Natsir, AH Nasution, Syafruddin Prawiranegara, H Ali Sadikin, Burhanuddin Harahap, SK Trimurti, Manai Sophian, Ny D Wallandouw, yang menandatangani "Pernyataan Keprihatinan" terhadap cara penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintahan Soeharto, yang kemudian populer disebut "Petisi 50".

Mantan Menteri Iuran Negara (1966-1967), itu tak hanya ikut menandatangani, tetapi terlibat aktif dalam Kelompok Kerja Petisi 50, yaitu suatu lembaga kajian tentang masalah kehidupan bangsa dan negara yang didirikan Yayasan LKB. Dia rajin menghadiri pertemuan mingguan yang berlangsung di kediaman Ali Sadikin, di Jalan Borobudur 2, Jakarta Pusat.

Orang yang sangat disiplin soal waktu ini lulus HIS di Pekalongan 1934, MULO di Pekalongan 1937, dan AMS (setingkat SMA) Yogyakarta 1940. Dia sempat kuliah di RHS (Recht Hoge School - Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia (Jakarta) 1942, namun tidak sempat selesai karena Jepang mnyerbu Hindia Belanda dan memaksanya pulang ke Pekalongan.



Di kota kelahirannya itu ia mengecap pendidikan polisi Leeterling Hoofdagent Van Politie (Pendidikan Ajun Inspektur Polisi) tahun1943. Kemudian mengikuti pendidikan Koto Keitsatsu Gakko (Sekolah Tinggi Polisi) di Sukabumi (1944), Provost Marshall General School, AS (1950), PTIK (1952) dan Pendidikan Brimob, Porong (1959).



Dia memulai karier sebagai agen polisi. Kemudian ia menjabat Kapolsek Jomblang, Semarang (1945), Kepala DPKN, Surabaya (1952-1955), dan Kepala Reskrim Sumatera Utara, Medan (1955-1959).

Lalu sempat menjabat Kepala Jawatan Imigrasi (1960-1965). Kemudian, diangkat Presiden Soekarno menjabat Menteri Iuran Negara (1966-1967) dalam kabinet yang disebut Kabinet Seratus Menteri. Kemudian diangkat sebagai Deputi Operasi Menteri Muda Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) tahun1967-1968. Dalam buku "Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan", karya Abrar Yusra dan Ramadhan KH, terbitan Pustaka Sinar Harapan 1993, disebutkan, pengangkatan menteri itu adalah atas usulan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pada 1 Mei 1968, pangkatnya naik sebagai Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi atau bintang tiga, dan dua minggu berikutnya (15 Mei 1968) dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Angkatan Kepolisian RI (jabatan Kapolri saat ini) dengan Inspektur Upacara Jenderal Soeharto.Dia menjabat Kapolri tahun 1968-1971.



Ada kisah menarik ketika Presiden Soekarno mengkaryakannya menjadi Kepala Jawatan Imigrasi (Direktur Jenderal Imigrasi). Sehari sebelum pelantikan, ia meminta isterinya, Merry (Marie Roselina), untuk menutup toko kembang isterinya itu di Jalan Cikini. Alasannya, karena ia akan dilantik menjadi Kepala Jawatan Imigrasi.

"Apa hubungan dengan toko kembang?" tanya isterinya.

"Nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang Ibu Merry dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya," jelas Hoegeng. Isterinya pun memahami dan menutup toko kembangnya.

Saat dikaryakan dari kepolisian ke Imigrasi itu, ia pun menolak diberi mobil dinas baru karena mobil jip dinas kepolisian yang dipakainya yang juga milik negara dirasa sudah cukup baginya.

Begitu juga ketika menjabat Menteri Iuran Negara. Ia diminta pindah dari rumah pribadi di Jalan Prof Moh Yamin ke rumah dinas yang lebih besar. Permintaan pindah rumah itu ditolak dengan alasan rumah yang ditempatinya sudah cukup representatif sehingga negara tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuknya. Menurutnya, sebagai Menteri Iuran Negara dia bertugas mencari uang untuk negara, bukan sebaliknya, menghabiskan uang negara untuk rumah dan fasilitas yang bukan-bukan.


Perihal asal-usul namanya, Hoegeng. Semasa kecil, ia biasa dipanggil ‘Bugel’ karena badannya tambun. Kemudian menjadi ‘Bugeng’ dan akhirnya menjadi Hoegeng sampai akhir hayatnya. Ayahnya, Sukarjo Karjohatmojo, seorang hoofd Jaksa, yang memeiliki rasa sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Sang Ayah sengaja mendirikan rumah untuk orang-orang miskin dan telantar. Hoegeng kecil sering diajak ayahnya ke rumah penampungan orang terlantar itu. Saat itu, Sang Ayah membisikkan, ''Kelak, bila kau jadi orang berpangkat dan berkuasa, ingatlah: kekuasaan itu laksana pedang bermata dua.''
Pria yang menikahi Marie Roselina, dikaruniai tiga anak yakni Reni Soeryanti, Aditya Soetanto dan Sri Pamujining Rahayu, ini setelah pensiun, selain melukis, ia tercatat sebagai anggota ORARI. Ia juga seorang tokoh yang dalam keadaan sulit berada di depan untuk menegakkan demokrasi dan kejujuran. Saat banyak tokoh masih manggut-manggut kepada kekuasaan otoriter, ia maju ke depan menyuarakan demokrasi dan kebenaran. Sampai akhir hayatnya, ia tetap teguh pada prinsip dan menjadi teladan bagi semua anak bangsa, khususnya bagi Kepolisian Republik Indonesia